Minggu, 02 Oktober 2011

Pemenggalan Patung Wayang di Purwakarta

Beberapa waktu lalu para forum ulama Islam di purwakarta melakukan demonstrasi di luar kantor administrasi lokal. Mereka mendesak untuk menghancurkan patung bima, yang merupakan figur perwayangan jawa. Mereka menganggap bahwa patung itu bertentangan dengan identitas Islamik di kota tersebut. Mereka juga menganggap bahwa patung tersebut memberikan dampak negatif kepada masyarakat setempat karna akan menjadikan mereka percaya pada tahayul.
          Menghancurkan patung tersebut dianggap akan menghilangkan kepercayaan masyarakat dari keyakinan tahayul yang dianggap salah. Dari segi ekonomi, pembuatan patung tersebut dianggap membuang biaya banyak. Sedangkan dari segi hukum, pembuatan patung tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada masyarakat. Cara yang dianggap bisa menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengganti patung yang merupakan figur perwayangan jawa tersebut dengan patung yang bernuansa Islamik agar tidak ada anggapan masyarakat pada keyakinan tahayul.
          Itu sedikit kutipan mengenai “Pemenggalan Patung Wayang di Purwakarta”. Dan sekarang saya di sini ingin berkomentar tentang wacana tersebut.
     Menurut saya, mendirikan patung wayang itu tidak ada salahnya, selain untuk peduli terhadap budaya bangsa sendiri juga untuk mengembangkan budaya kita agar masyarakat di negara ini tidak lupa terhadap budaya sendiri. Sudah banyak warisan budaya negara ini yang coba untuk diakui oleh bangsa lain karena anggapan negara lain, mereka bisa merawat itu semua makanya mereka ingin mempunyai hak atas semua itu.
     Selain itu, anggapan masyarakat dan forum Islam yang ingin mencopot atau menghancurkan patung tersebut karena takut masyarakatnya percaya terhadap tahayul itu salah menurut saya. Wayang tersebut adalah warisan nenek moyang kita terhadap kita semua yang masih bisa merasakan hidup. Kenapa mereka percaya kalau masih adanya wayang akan menjadikan masyarakatnya percaya terhadap tahayul? Menurut saya malah mereka yang percaya terhadap tahayul karena wayang yang merupakan warisan budaya negara ini saja dipermasalahkan. Seharusnya mereka bangga karena masih ada orang yang ingin mengembangkan budaya negara ini. Kalian bisa lihat sendiri “Asep Show” di acara televisi, selain wayang adalah warisan budaya, wayang juga bisa dijadikan hiburan. Oleh karena itu, sebaiknya kita mendukung upaya dari orang-orang yang ingin terus menghargai budaya negara ini, bukannya malah ditentang bahkan berniat untuk menghancurkan.

Jumat, 30 September 2011

MUDIK

Saat menjelang hari raya Idul Fitri di Indonesia, kita sering mendengar kemacetan arus mudik di berita-berita televisi, radio, surat kabar atau internet. Pengertian dari mudik sendiri adalah kegiatan orang (perantau) untuk kembali ke kampung halamannya atau biasanya disebut pulang kampung. Tujuan dari mudik yaitu untuk berkumpul dengan sanak saudara di kampung halaman dan bertemu dengan orang tua untuk bersilaturahmi atau bahkan meminta maaf saat hari lebaran.
      Biasanya jika orang ingin melakukan perjalanan mudik, mereka mengambil waktu libur kerjaan (cuti) atau sekitar seminggu sebelum dan sesudah waktu lebaran makanya ada istilah H-7 sampai H+7 Lebaran. H-7 itu menjelaskan arus mudik, sedangkan H+7 itu menjelaskan arus balik. Biasanya puncak arus mudik itu sekitar H-3 menjelang lebaran dan arus mudik itu sekitar H+3 sesudah lebaran tergantung masa cuti libur orang-orang yang bekerja.
      Kegiatan mudik ini setiap tahunnya bisa memakan nyawa korban hingga ratusan orang, sedangkan korban luka ringan dan luka berat bisa mencapai angka ribuan. Ini terjadi karena meningkatnya jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor. Sungguh miris mengetahui tiap tahunnya korban berjatuhan makin bertambah bukannya berkurang. Seharusnya petugas keamanan di posko-posko pelayanan mudik itu bekerja dengan benar dan tidak lalai saat mengamankan dan menertibkan lalu lintas agar peristiwa semacam ini bisa dicegah atau tidak meningkat karena laporan dari masyarakat, petugas yang bekerja itu malah berdiam diri di posko bukannya malah bekerja dengan benar meningkatkan keamanan dan lalu lintas.
      Pada saat ini, mudik sendiri bukan hanya milik umat Islam yang ingin merayakan Hari raya Idul Fitri. Mudik sekarang juga milik seluruh masyarakat Indonesia walaupun mereka tidak beragama Islam karena tujuan dari mudik salah satunya adalah untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara, orang tua, dan lainnya karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sungguh terasa aneh jika seorang manusia yang punya saudara tetapi tidak menjalin silaturahmi atau silaturahmi diantara mereka terputus.
      Kebetulan lebaran tahun ini saya ikut melakukan mudik. Seperti biasa dari tahun ke tahun pasti yang namanya mudik itu akan merasakan macet, kecuali yang mudik menggunakan pesawat terbang atau kereta api. Tapi saya merasa itulah yang asik dari mudik karena bisa merasakan macet, kesel, emosi, laper (karena sedang puasa), penasaran dan lain-lain. Setelah sampai ke tempat tujuan baru saya merasakan lega, senang, bahagia dan lain-lain karena bisa bertemeu dengan saudara yang jarang saya temui. Bercanda bareng saudara kecil, om, tante, dan kakek. Selain itu juga saya merasakan makanan khas daerah saya seperti brambang asem dan wisata kuliner seperti jajan kupat tahu, sate ponorogo dan lainnya.
      Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan tentang mudik, kalau ada salah-salah kata atau dianggap menjiplak karya orang lain. Saya hanya membuat tulisan dengan apa yang saya alami dan membaca berita-berita sekilas mudik. Sekian dan terima kasih.

Minggu, 03 April 2011

Jenis dan Macam Pengangguran

Jenis & macam pengangguran
Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.
Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian.
Pengangguran Siklikal
Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja.
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalamperekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosiallainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen.
Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya.
Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.
Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Pengangguran

Di dalam kehidupan kota Jakarta, kita biasa mendengar kata “pengangguran”. Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Misalnya para pengangguran menghalalkan tindakan pencurian atau perampokan, padahal jika mereka tertangkap basah melakukan tindakan tersebut maka mereka itu akan ditindak secara hukum atau dilaporkan kepada pihak berwajib. Di sampin itu, jika mereka melakukan tindakan seperti itu, mereka juga akan membuat malu keluarga mereka yang sudah menyayangi mereka dan memberi tahu mereka agar melakukan tindakan yang benar.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Pajak Pertambahan Nilai

Pada saat kita membeli makanan di sebuah restoran, maka biasanya pada bil pembayaran kita akan melihat tulisan PPN 10%. Nah apakah itu PPN? PPN atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.
Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan

1. Pengertian
Dalam hal ini pengertian pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan  kegiatan.
2. Pemotong PPh Pasal 21
yang dapat diasumsikan sebagai pemotong (potongan) dari pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
b. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.
d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
e. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
f.  Penyelenggara kegiatan.

3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
Setelah pajak penghasilan dipotong, ada beberapa yang mendapat atau menerima dari pajak tersebut, diantaranya adalah:
a. Pegawai tetap.
b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.
c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
d. Penerima honorarium.
e. Penerima upah.
f.  Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).
g. Peserta Kegiatan.

4. Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21
Ada pula golongan yang menerima pajak penghasilan yang tidak dipotong, yaitu:
a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan  syarat:
- bukan warga negara Indonesia dan
- di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya  tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
Sumber: http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=100:pph&id=147:pph-21&option=com_content&Itemid=171

Cara Menghitung Pajak

Bagaimana cara menghitung pajak yang terhutang?
Mungkin kita mengerti apa yang dimaksud dengan pajak, mengerti kegunaan dari pajak. Misal saat kita membeli makanan cepat saji dan biasanya kita dikenakan pajak, tapi kita tidak mengerti bagaimana cara menghitung pajak. Dalam hal ini, penambah kekayaan kita adalah penghasilan, seperti gaji, hasil usaha, baik usaha utama atau usaha sampingan, laba atas penjualan barang, komisi, pemberian jasa seperti jasa perbaikan, jasa perantara, dll. (Tetapi ada beberapa jenis penghasilan yang tidak terhutang pajak seperti pembayaran dari asuransi kesehatan/jiwa/beasiswa, penerimaan dalam bentuk natura seperti makan minum, tamasya,dll . Selain itu ada juga penghasilan yang tidak dihitung agi lpajaknya karena merupakan penghasilan yang sudah dipungut pajak final seperti bunga dan jual/beli saham yang ada di bursa ).
Kemudian tambahan kekayaan tersebut, dikurangi dengan biaya jabatan (maksimal 6 jt/thn atau 5% dari jumlah penghasilan) atau dikurangi dengan biaya pensiun (maks Rp. 2,4 jt/thn atau 5% dari jumlah pensiun), dan dikurangi juga dengan iuran pensiun (bila ada, bagi pegawai).
Penghasilan yang sudah dikurangi biaya jabatan/biaya pensiun dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Jumlah PTKP ini bervariasi, perinciannya sbb.
- TK = tidak kawin = Rp. 15.840.000
- K/0/1/2/3 = kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan , misal 0 sd 3 anak.PTKP status kawin Rp. 1.320.000, PTKP tiap tanggungan = Rp. 1.320.000
- K/I/0/1/2/3 = kawin dan penghasilan isteri yang bekerja bukan sebagai pegawai, atau bekerja pada bukan pemotong PPh, atau bekerja lebih dari 1 kantor, dan penghasilan istri ini digabung ke penghasilan suami, maka mendapat tambahan PTKP Rp. 15.840.000
-  PH/0/1/2/3 = Wajib Pajak kawin yang pisah harta , PTKP = Rp. 15.840.000 di tambah banyaknya tanggungan x Rp. 1.320.000
- HB/0/1/2/3 = Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah,  PTKP = Rp. 15.840.000 di tambah banyaknya tanggungan x Rp. 1.320.000
Sedangkan untuk menghitung berapa pajak penghasilan yang terhutang, maka penghasilan yang sudah dikurangi biaya jabatan/pensiun dan PTKP, dihitung dengan tarif sesuai besaran lapisan penghasilan sbb.
Lapisan Penghasilan Kena Pajak                                 Tarif pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00                                       5%
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00               15%
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00             25%
Di atas Rp500.000.000,00                                                  30%
Pajak yang masih harus dibayar di akhir tahun pajak adalah pajak yang terhutang dikurangi kredit pajak, yaitu pajak yang sudah dipotong pihak lain misalnya perusahaan tempat kita bekerja (PPh pasal 21 atas gaji - Form 1721 A1) atau perusahaan yang kita berikan jasa/servis (bukti potong PPh pasal 21)